Categories
TKDN

Wamendag Usul Komponen Digital Masuk TKDN

Wamendag Usul Komponen Digital Masuk TKDN

Jakarta (CNN Indonesia) – Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga mengusulkan komponen digital, seperti game online, bisa masuk dalam perhitungan sebagai salah satu komponen penyusun tingkat kandungan dalam negeri (TKDN).

“Sesuai dengan visi Presiden Joko Widodo yaitu harus ada transformasi ekonomi menuju Industri 4.0, kita juga harus mengakselerasi pertumbuhan industri digital. Karena itu saya mengusulkan produk digital bisa menjadi perhitungan TKDN sehingga karya digital anak negeri bisa masuk, dikenal dan akhirnya digunakan,” ujarnya dikutip dari Antara, Jumat (1/10).

Dia menambahkan perhitungan terhadap berapa persen komponen nasional selama ini memang hanya didasarkan pada komponen fisik untuk produk handphone misalnya, komponen yang dihitung adalah kaca, IC, casing dan lain-lain. Sementara program yang terkandung dalam handphone itu sendiri tidak dihitung.

Industri digital di tanah air sangat berkembang dan merupakan industri yang sangat produktif dari segi ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan sebagainya.

“Karena itu, masuknya komponen digital dalam perhitungan TKDN akan bisa mengakselerasi kreatifitas anak negeri dalam mengembangkan industri digital,” katanya.

Menurut Jerry, pihaknya sudah berkeliling Indonesia dan bertemu dengan para pembuat, pelaku dan investor produk-produk digital yang potensinya luar biasa.

“Yang harus dilakukan adalah fasilitasi secara holistik dan integratif, dari hulu ke hilir dan oleh semua stakeholder khususnya pemerintah,” katanya.

Menurutnya, jika industri digital bisa berkembang, ini akan menjadi alternatif ekspor yang sangat bagus. Industri digital banyak diminati oleh generasi milenial dan generasi X.

Keuntungan lain dari industri digital, lanjutnya, terletak pada proses penjualannya yang relatif tidak terlalu kompleks seperti halnya pada penjualan produk barang.

“Pemasaran industri digital itu relatif sederhana. Tidak perlu pelabuhan, container dan sebagainya. Yang perlu hanya integrasi digital itu sendiri, antara produsen, sistem pembayaran dan langsung ke konsumen. Jadi relatif mudah pengurusannya,” katanya.

Jerry mengamati industri digital di Korea Selatan punya industri game online dan aplikasi yang sudah mendunia. Pendapatan Korea dari ekspor produk digital diketahui melebihi sektor lain, bahkan juga industri musik pop dan filmnya yang terkenal.

Menurut Jerry, anak-anak muda Indonesia punya potensi yang luar biasa dalam sektor ini. Selain itu, kreatifitas yang luar biasa dinilai perlu untuk mendorong dan memfasilitasi.

“Kita harus bisa membentuk ekosistem produk digital agar ada integrasi antara developer, provider, investor, dan sebagainya. Itulah sebabnya masuknya industri digital sebagai perhitungan TKDN akan berdampak sangat positif,” kata Jerry.

Usulan tersebut telah disampaikan Wamendag dalam rapat koordinasi Pengembangan Gim Lokal Antar Kementerian pada Kamis (30/9) yang juga dihadiri Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut B Panjaitan.

Dalam kesempatan itu Menko Marinvest Luhut Binsar Panjaitan mengapresiasi ide Wamendag dan menilai usulan tersebut membuka perspektif baru bahwa industri tidak hanya menghasilkan produk-produk fisik tetapi juga produk-produk digital.

“Usul Wamendag ini bagus sekali. Ini perspektif baru dalam perhitungan komponen TKDN,” ujar Luhut. (https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20211001174149-92-702233/wamendag-usul-komponen-digital-masuk-tkdn)

Categories
TKDN

Kemenperin dorong produk ketenagalistrikan bersertifikasi TKDN

Kemenperin dorong produk ketenagalistrikan bersertifikasi TKDN

Jakarta (KONTAN.CO.ID) – Pemerintah terus mendorong optimalisasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) di sektor ketenagalistrikan sebagai upaya substitusi produk impor.

Berkembangnya industri mesin dan peralatan pendukung ketenagalistrikan di Indonesia sekarang ini diharapkan sejalan dengan meningkatnya penggunaan produk dalam negeri. Berbagai program sudah disiapkan oleh pemerintah untuk sektor ini, salah satunya dengan menyediakan 9000 sertifikat TKDN gratis.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menaruh perhatian besar terhadap penguatan industri energi khususnya untuk energi listrik. Pasalnya, hingga kini listrik merupakan salah satu sumber energi utama yang digunakan masyarakat maupun industri di dalam negeri.

Mengingat begitu pentingnya sektor industri ini, Kemenperin terus berupaya mendorong pelaku industri kelistrikan untuk meningkatkan penguasaan teknologi, sehingga TKDN setiap produknya juga ikut meningkat. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya substitusi produk impor, sekaligus meningkatkan kemandirian industri ketenagalistrikan di Tanah Air.

“Seluruh masyarakat dan industri memerlukan listrik yang ketersediaannya terus berlanjut, terjangkau, dan cukup. Hal tersebut dapat memacu industri dalam negeri untuk menyediakan produk ketenagalistrikan yang berkualitas dan berdaya saing,” ujar Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, dalam keterangan resmi yang diterima Kontan.co.id, Minggu (29/8).

Upaya peningkatan penggunaan produk dalam negeri, termasuk pada infrastruktur ketenagalistrikan, sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan.

Menurut Perpres tersebut, lanjut Menperin, penggunaan produk lokal menjadi salah satu poin utama di dalam pembangunan pembangkit tenaga listrik 35.000 MW dan jaringan transmisi 46.000 km.

Untuk mewujudkan TKDN di sektor ketenagalistrikan, sangat dibutuhkan sinergi, dukungan, dan keterbukaan dari semua pemangku kepentingan.

“Keterlibatan industri dalam negeri sebagai mitra kerja dalam proyek ketenagalistrikan diharapkan bisa berjalan optimal dan sesuai dengan kondisi dan kapabilitas industri terkini,” ungkapnya.

Menurut data Kemenperin, pada 2019, nilai impor industri peralatan listrik mencapai Rp 116 triliun, dan mengalami penurunan pada 2020 menjadi Rp 103 triliun. Penurunan impor tersebut menunjukkan industri pendukung ketenagalistrikan di Indonesia semakin tumbuh berkembang dan mampu memenuhi permintaan di pasar domestik.

Saat ini terdapat 3.404 produk peralatan kelistrikan yang bersertifikat, dengan nilai capaian TKDN di bawah 25% berjumlah 413 produk. Kemudian antara 25% hingga 40% mencapai 664 produk, dan melebihi 40% terdapat 2.327 produk.

Untuk sektor industri kecil dan menengah (IKM), Kemenperin telah memberikan sertifikasi dalam periode 2018- 2021 kepada 40 IKM yang mengikutsertakan 230 produk dengan nilai TKDN di atas 25%. Sebanyak 28 produk di antaranya merupakan peralatan kelistrikan.

Kemenperin juga telah menerbitkan regulasi pengoptimalan TKDN untuk pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 54 Tahun 2012 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan.

Menperin meyakini, kebijakan penggunaan produk dalam negeri dan pesatnya pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan akan membawa efek berganda yang luas, terutama mendongkrak kinerja sektor industri nasional.

“Keberadaan listrik ibarat jantung bagi kehidupan sektor industri. Itu sebabnya, tidak berlebihan apabila investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia selalu menanyakan ketersediaan pasokan listrik,” ujarnya.

Perlu diketahui, industri peralatan listrik tegangan tinggi di dalam negeri saat ini sudah mampu menghasilkan berbagai produk. Baik untuk pembangkit, transmisi maupun distribusi listrik.

Produk yang sudah dihasilkan industri dalam negeri antara lain meliputi mesin peralatan listrik untuk transformator dengan TKDN antara 22,06% – 60,35%, yang diproduksi oleh beberapa perusahaan seperti PT Sintra Power Elektrik, PT Trafoindo Prima Indonesia, PT Unelec Indonesia, PT Amtra Electric, dan PT Schneider Indonesia.

Selanjutnya kabel listrik yang juga telah mampu diproduksi oleh banyak produsen, antara lain PT KMI Wire and Cable Tbk, PT Citra Mahasurya Industries, Supreme Cable Manufacturing & Commerce Tbk, PT Voksel Electric Tbk, dan PT Jembo Cable Company Tbk.

Beberapa produk kelistrikan produksi dalam negeri yang tersertifikasi nilai TKDN meliputi pressure vessels (TKDN 15,10%-46,80%), pompa industri (TKDN 42,80%-62,67%), transformator (TKDN 22,06%-60,35%), insulator (TKDN 17,71%-54,08%), kabel listrik (TKDN 13,17%-99,95%), panel listrik (TKDN 17,32%-75,5%), KWH meter (TKDN 27,76%-62,54%), connector (TKDN 19,52%-41,47%), isolator (TKDN 63,85%-69,45%), modul surya (TKDN 41,50%-45,50%),dan tower transmisi (TKDN 49,24%-55,86%).

Pemerintah menargetkan rata-rata TKDN yang diimplementasikan para pelaku industri pada semua sektor mencapai 40% hingga 2024 mendatang.

“Kami terus mendorong pengoptimalan TKDN agar dapat memberikan multiplier effect yang luas bagi perekonomian nasional, termasuk menggairahkan usaha sektor komponen pendukungnya sehingga memperkuat struktur industri manufaktur di tanah air,” pungkas Menperin. (https://industri.kontan.co.id/news/kemenperin-dorong-produk-ketenagalistrikan-bersertifikasi-tkdn)

Categories
TKDN

Sosok Bachder Djohan Buddin, nakhoda Sucofindo dalam mengawal TKDN

Sosok Bachder Djohan Buddin, nakhoda Sucofindo dalam mengawal TKDN

Jakarta (ANTARA) – Pada era persaingan bebas dan digitalisasi saat ini pelaku usaha hendaknya jangan selalu berpikir ingin mengambil untung besar dalam waktu cepat tetapi justru tidak mampu bertahan dalam jangka panjang. Lebih baik pengusaha memilih konsisten untuk menghasilkan produk berkualitas dan kompetitif sehingga usaha yang dijalankan bisa berkelanjutan.

Pandangan tersebut disampaikan secara lugas oleh Bachder Djohan Buddin, Direktur Utama PT Superintending Company of Indonesia (Persero), Badan Usaha Milik Negara yang selama ini dikenal dengan nama PT Sucofindo.

Dunia usaha memang sudah melekat dalam diri Bachder Johan. Jauh sebelum dipercaya memimpin Sucofindo, pengidola tokoh spiritual asal Tibet Dalai Lama ini sudah mengawali karirnya sebagai pengusaha. Pengalaman sebagai ketua umum di berbagai organisasi bisnis dan usaha kian memperkuat insting bisnisnya.

Dia mengakui bahwa tidak ada garis keturunan sebagai pengusaha, karena ayahnya seorang pegawai atau karyawan. Namun karena Bachder besar di organisasi, jiwa entrepreneur dalam dirinya terus diasah. Bachder memang dikenal aktif berorganisasi sejak muda. Sederet posisi pimpinan organisasi pernah diembannya, mulai dari Ketua Umum Ikatan Konsultan Indonesia (Inkindo) Sulawesi Selatan 1993 – 1997 hingga menjadi Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Sulawesi Selatan.

Pria kelahiran Makassar 8 September 1955 ini menjadi Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Sulawesi Selatan periode 1994-1997. Tidak berhenti di situ, dia juga menjadi Bendahara Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Sulawesi Selatan 1995 – 1998. Organisasi lainnya adalah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah (LPJKD) Sulawesi Selatan dan Indonesian China Business Council (ICBI).

Bachder pernah menjadi Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional (DPN) Inkindo selama tiga periode berturut-turut dari tahun 2002 hingga 2014. Sementara di Kadin, Bahcder menjabat Ketua Komite Tetap Koordinasi Pengembangan Investasi, SDA, dan UKM periode 2015 – 2020. Sebelum menjadi Direktur Utama PT Sucofindo (Persero), Bachder menduduki posisi Direktur Utama PT Kawasan Industri Makassar (Persero) selama periode 2007 – 2014.

Pengalaman di banyak organisasi tentu saja menjadi referensi bagi Bachder serta memberikan support terhadap setiap perusahaan yang dia pimpin termasuk di Sucofindo. Sebagai surveyor independen yang ditunjuk pemerintah untuk melaksanakan kegiatan verifikasi TKDN, Sucofindo tentunya berkepentingan terus mendorong pelaku usaha termasuk UMKM, agar secara konsisten meningkatkan dan menjaga kualitas produknya.

Menurut nakhoda Sucofindo sejak 2014 ini, perlu langkah revolusi secara tuntas dalam meningkatkan daya saing produk lokal. Salah satu langkah untuk menjaga kualitas produk lokal dapat melalui penerapan standard nasional Indonesia (SNI).

“Kalau bicara revolusi, maka butuh perjuangan. Perjuangan pasti membutuhkan pengorbanan yang memakan biaya besar sehingga selanjutnya tidak akan menghasilkan produk abal-abal. Persaingan membutuhkan waktu dan pengorbanan sampai masyarakat bangga menggunakan produk dalam negeri karena kualitasnya,” ujar Bachder, Sabtu (19/6).

Sejak berdiri pada 1956, Sucofindo menjadi perusahaan jasa yang memberikan layanan testing (pengujian), inspection (inspeksi) dan certification (sertifikasi), termasuk untuk kegiatan sertifikasi Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) melalui Peraturan Menteri Perindustrian No. 57 tahun 2006. Regulasi TKDN bertujuan untuk menyejahterakan rakyat melalui kekuatan perekonomian dari bawah, yaitu peningkatan penggunaan produk dalam negeri serta mengurangi ketergantungan produk impor melalui optimalisasi belanja pemerintah dan BUMN.

Ia menegaskan Sucofindo sebagai lembaga independen yang ditunjuk oleh pemerintah dalam melakukan verifikasi TKDN, selalu berkomitmen tinggi dalam mendukung program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) yang dicanangkan oleh pemerintah.

Saat ini terdapat 18 kelompok barang yang sudah dilakukan sertifikasi TKDN di antaranya bahan penunjang pertanian, mesin dan peralatan pertanian, mesin dan peralatan pertambangan, mesin dan peralatan migas, alat berat, mesin dan peralatan pabrik serta kelistrikan.

“Kami sudah mengawal sertifikasi TKDN sejak 2006 sampai sekarang dengan reputasi yang baik, peningkatan kompetensi dan dukungan SDM yang andal,” ujar alumni Teknik Arsitektur Universitas Hasanuddin.

Kendati harus berjibaku dengan situasi pandemi COVID-19, Bachder menegaskan bahwa pihaknya tetap memberikan pelayanan terbaik dengan mengedepankan profesionalisme dan kualitas dengan bekerja secara tim.

“Saya berpikir kami tidak terpengaruh oleh pandemi, pendapatan Sucofindo tetap tumbuh. Prinsip hidup saya adalah kalau kapal sudah berlayar, jangan coba panggil untuk kembali ke dermaga, karena pasti akan patah kemudinya. Jadi, kalau sudah jalan, jangan harap kau suruh saya kembali, saya harus jalan terus.”

Sertifikasi meningkat

Bachder mengakui bahwa kondisi pandemi sangat mempengaruhi iklim usaha di Indonesia membuat banyak sektor-sektor usaha yang tidak bisa bertahan. Untuk mempertahankan keberlangsungan usaha, Sucofindo melakukan proses “continuous improvement” pada semua lini usahanya.

Upaya berkelanjutan dilakukan untuk mengembangkan dan memperbaiki pelayanan maupun proses. Apalagi pengurusan sertifikat TKDN selama masa pandemi justru meningkat secara signifikan. Pada tahun 2021 ini, Sucofindo melaksanakan program Sertifikasi TKDN berbayar pemerintah.

Berdasarkan data P3DN Kementerian Perindustrian, jumlah sertifikat yang terbit periode 2019–2021 mencapai 5.648 sertifikat dengan perincian pada tahun 2019 terdapat 1.207 sertifikat, 2.462 sertifikat pada 2020, dan Januari – Mei 2021 terdapat 1.979 sertifikat.

“Pada 2021 terjadi peningkatan permintaan sertifikat TKDN, Sucofindo sebagai salah satu surveyor independen yang ditugaskan oleh pemerintah dalam melakukan verifikasi TKDN akan terus berkomitmen untuk melayani dan mendukung program pemerintah tersebut,” katanya.

Berdasarkan data Kemenperin, saat ini hanya 6.240 sertifikat yang masih berlaku (41,64 persen) dari total 14.985 sertifikat. Ini menjadi tantangan Sucofindo untuk selalu melakukan sosialisasi kebijakan TKDN dan mengajak produsen untuk melakukan sertifikasi TKDN terhadap produknya.

Sebagai seorang pemimpin BUMN yang berlatar belakang pengusaha, Bachder pun ingin meninggalkan legacy saat tidak lagi menjabat Dirut Sucofindo nanti. Oleh karena itu, dia ingin selama kepemimpinannya di Sucofindo, mampu meningkatkan kesejahteraan karyawan perseroan itu.

“Dalam hati kecil saya, bagaimana saya memiliki karyawan yang akan saya sejahterakan. Saya akan angkat pegawai tidak tetap menjadi pegawai tetap. Jika ada rizki Sucofindo, saya akan tambah dan menaikkan gaji karyawan, ini bukan main-main, tetapi sudah dengan perhitungan. itulah legacy yang ingin saya tinggalkan, yang sulit dilupakan karena menyangkut keluarga dan anak-anaknya,” tegasnya.

Dia kembali menegaskan bahwa rencana menaikkan kesejahteraan karyawan Sucofindo sudah melalui perhitungan. “Saya bukan untuk cari nama, tetapi keikhlasan dan ketulusan itu adalah kesejahteraan yang merata bagi seluruh karyawan Sucofindo, bukan kesejahteraan secara individual,” ungkapnya.

Bachder menegaskan bahwa sumber daya manusia (SDM) Sucofindo merupakan aset terpenting karena perseroan tidak menjual produk, tetapi jasa dan layanan sehingga harus memperkuat trust dan integritas.

“Jika integritas abal-abal, habislah kita, karena kita melayani jasa dan skill, jadi SDM di Sucofindo itu nomor satu.” (https://m.antaranews.com/ amp/berita/2221934/sosok-bachder-djohan-buddin-nakhoda-sucofindo-dalam-mengawal-tkdn)

Categories
TKDN

TKDN Wajib Berlaku, Impor Ponsel Turun?

TKDN Wajib Berlaku, Impor Ponsel Turun?

Jakarta - Kementerian Perindustrian melaporkan impor telepon selular alias ponsel turun. Hal ini disebabkan implementasi dari TKDN wajib untuk produk HKT (Handphone, Komputer Genggam, dan Tablet) dengan teknologi 4G/LTE melalui Permenkominfo No 27/2015, serta tata cara penghitungan TKDN pada Permenperin No 29/2017 sudah berjalan.

Aturan tersebut menurunkan impor ponsel dan meningkatkan produksi dalam negeri. Di 2020, impor ponsel tercatat 3,9 juta unit sementara produksi dalam negeri mencapai 97,5 juta unit.

"Penerapan TKDN merupakan suatu bentuk regulasi yang terbukti dapat menurunkan nilai impor secara efektif dan strategis seperti yang terlihat pada produk ponsel. Ponsel yang tadinya diimpor secara utuh dapat mulai diproduksi di dalam negeri. Hal ini tentunya sejalan dengan program Substitusi Impor hingga 35% sampai akhir tahun 2022 yang digagas pemerintah," kata Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangan resminya, Rabu (28/4/2021).

Aturan wajib TKDN ini tidak serta merta menutup impor secara penuh. Impor tetap dapat dilakukan dengan 3 skemam yaitu dengan skema TKDN Produk Tertentu (software), di mana produk ponsel diimpor tanpa terinstall Operating System yang kemudian diinstall di Indonesia, atau dengan skema TKDN Pusat Inovasi, di mana pemegang merek melakukan investasi membuat Pusat Inovasi di dalam negeri sehingga dapat melakukan importasi ponsel secara utuh.

Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin, Taufiek Bawazier menjelaskan pemberlakuan TKDN untuk sektor ini terbukti memberikan dampak positif. Terutama untuk meningkatkan daya saing produk dalam negeri.

"Melalui penerapan TKDN, industri ponsel dalam negeri dapat tumbuh dan membuka banyak sekali lapangan pekerjaan. Sehubungan dengan program Substitusi Impor Pemerintah, produk-produk elektronika dan telematika yang memiliki nilai impor tinggi tentu menjadi perhatian kami untuk nantinya dapat diterapkan ketentuan serupa." ujar Taufiek.

Pada tahun 2020, pengajuan TPP (Tanda Pendaftaran Produk) impor untuk produk 4G/LTE yang dimiliki Kemenperin hanya mencapai 4,1 juta unit, yang didominasi ponsel Apple sebesar 3,8 juta unit karena menggunakan skema TKDN Pusat Inovasi. Sehingga, impor murni tanpa adanya investasi dalam negeri hanya 300 ribu unit (7,3%).

Taufik mengatatakan, penertapan TKDN ini bisa dioptimalkan agar industri ponsel bisa tumbuh dari hulu ke hilir.

"Kami terus melakukan evaluasi dan monitoring terhadap tata cara penghitungan TKDN yang tertuang dalam Permenperin No 29/2017. Tumbuhnya industri ponsel seharusnya dapat diikuti dengan munculnya industri komponen ponsel sehingga industri ponsel Indonesia dapat memiliki daya saing yang tinggi di pasar internasional." tutur Taufiek.

Berdasarkan rekapitulasi TPP Impor Kemenperin, pada tahun 2020 tidak tercatat adanya impor dari Vietnam, khususnya untuk ponsel merek Korea Selatan. Importasi ponsel merek Korea Selatan dilakukan langsung dari Korea Selatan menggunakan skema TKDN Produk Tertentu (software) dengan total pengajuan hanya 30 ribu unit. Di sisi lain, ponsel dengan teknologi 2G/3G belum diberlakukan ketentuan TKDN sehingga masih tercatat adanya impor yang berasal dari Vietnam walaupun jumlahnya relatif kecil jika dibandingkan dengan jumlah yang diproduksi di dalam negeri.

Menurut Direktur Industri Elektronika dan Telematika Kemenperin, Ali Murtopo Simbolon, tidak adanya impor ponsel dari Vietnam bukan berarti Pemerintah melarang atau menutup impor dari suatu negara tertentu. Pemerintah memperhatikan neraca perdagangan suatu produk dalam menentukan regulasi atau kebijakan yang akan diambil.

"Performa neraca perdagangan suatu produk menjadi indikator bagi kami dalam menentukan produk-produk yang menjadi perhatian utama. Kita sifatnya terbuka dalam perdagangan internasional, termasuk impor, apalagi terhadap produk dengan neraca perdagangan yang masih positif." papar Ali. ( https://finance.detik.com/industri/d-5548989/tkdn-wajib-berlaku-impor-ponsel-turun?_ga=2.255707147.2046822758.1622184420-300877631.1622184420 )

Categories
TKDN

Jokowi minta pengadaan barang/jasa perhatikan TKDN dan UMKM

Jokowi minta pengadaan barang/jasa perhatikan TKDN dan UMKM

KONTAN.CO.ID - BOGOR. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong nilai tambah dari pengadaan barang/jasa pemerintah agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu pengadaan tersebut didorong untuk mengutamakan produk dalam negeri.

"Tingkatkan sebesar-besarnya angka Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), peningkatan TKDN harus dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan," ujar Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan Barang/Jasa melalui video conference di Istana Bogor, Rabu (18/11).

Jokowi meminta TKDN tidak hanya menjadi pelengkap syarat dalam pengadaan barang/jasa. Namun, TKDN harus dipandang penting untuk memberikan efek bergulir bagi masyarakat.

Selain TKDN, Jokowi juga meminta untuk menggenjot keikutsertaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam pengadaan barang/jasa. Produk UMKM diharapkan akan semakin banyak masuk dalam katalog elektronik yang ada.

"Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) harus aktif memasukkan produk-produk UMKM yang memenuhi syarat dalam e-catalognya," terang Jokowi.

UMKM dapat dilibatkan dalam rantai pasok untuk pemenuhan TKDN. Kata Jokowi, beberapa sektor bisa diterapkan hal tersebut seperti sektor otomotif dan telekomunikasi.

link berita : https://nasional.kontan.co.id/news/jokowi-minta-pengadaan-barangjasa-perhatikan-tkdn-dan-umkm

Categories
TKDN

Kemenperin: Tahun 2020, 6.000 produk ditargetkan memiliki sertifikat TKDN

Kemenperin: Tahun 2020, 6.000 produk ditargetkan memiliki sertifikat TKDN

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Perindustrian terus mendorong optimalisasi Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) dalam pengadaan barang dan jasa. Hal ini sejalan dengan program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas industri nasional.

“Dalam rangka menguatkan struktur industri dalam negeri dan mengurangi ketergantungan produk impor, nilai TKDN rata-rata ditargetkan mencapai sebesar 43,3% pada tahun 2020 dan naik menjadi 50% pada tahun 2024 seperti tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenperin, Achmad Sigit Dwiwahjono dalam keterangan resminya, Jumat (20/11).

Sekjen Kemenperin menyebutkan, jumlah produk yang memiliki sertifikat TKDN sekurang-kurangnya sebesar 25% ditargetkan sebanyak 6.000 produk pada tahun 2020, dan meningkat menjadi 8.400 produk pada tahun 2024. Tentunya target tersebut bisa tercapai melalui sinergi yang kuat antara kementerian dan lembaga-lembaga terkait

"Kemenperin sangat berterima kasih karena telah mendapat tambahan anggaran untuk program sertifikasi TKDN, sehingga bisa langsung melaksanakan program untuk mencapai target yang telah ditentukan," paparnya.

Selanjutnya, untuk mendorong terserapnya produk-produk lokal, pemerintah mengeluarkan regulasi untuk optimalisasi penggunaan barang dengan standar TKDN.

Regulasinya, tertuang dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri.

Aturan tersebut mengamanatkan program penggunaan produk dalam negeri wajib didukung oleh berbagai instansi pemerintah seperti kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, BUMN serta BUMD yang melakukan pengadaan barang dan jasa melalui pembiayaan APBN, APBD ataupun hibah.

Kemenperin juga telah membuat ketentuan dan tata cara penghitungan TKDN yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16 Tahun 2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri. Pada aturan tersebut, disebutkan peran perusahaan industri di tanah air dalam peningkatan produk dalam negeri.

Adapun kewajiban penggunaan produk dalam negeri adalah apabila terdapat produk yang telah memiliki penjumlahan nilai TKDN dan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) minimal sebesar 40%, dengan nilai maksimal BMP sebesar 15%.

Sehingga jika sudah ada produk lain yang telah memenuhi persyaratan wajib, maka produk lain hanya perlu memiliki nilai TKDN minimal sebesar 25%.

link berita https://industri.kontan.co.id/news/kemenperin-tahun-2020-6000-produk-ditargetkan-memiliki-sertifikat-tkdn

Categories
TKDN

SUCOFINDO KERJASAMA PT PERTAMINA PERKUAT TKDN UNTUK DORONG INVESTASI LOKAL

SUCOFINDO KERJASAMA PT PERTAMINA PERKUAT TKDN UNTUK DORONG INVESTASI LOKAL

Jakarta, 1 Desember 2020 – PT Sucofindo (Persero) menandatangani nota kesepahaman dengan PT Pertamina (Persero). Kerjasama ini dilakukan dalam hal pendampingan, perencanaan dan verifikasi capaian TKDN pada proyek-proyek infrastruktur dan pengembangan bisnis Pertamina Group. MoU ini ditandatangani oleh Direktur Utama PT SUCOFINDO (Persero), Bpk. Bachder Djohan Buddin, dan Direktur Utama Pertamina, Ibu Nicke Widyawati. Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan penggunaan produk dan jasa dalam negeri sebagai langkah nyata mendorong perekonomian nasional.

Pada kerjasama ini, Pertamina menggandeng Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), PT Superintending Company of Indonesia (Persero), dan PT Surveyor Indonesia (Persero) melalui komitmen bersama yang ditandatangani di Jakarta pada Selasa, 1 Desember 2020 disaksikan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi sekaligus Ketua Tim P3DN (Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri), Luhut B. Panjaitan dan Wakil Menteri I BUMN, Budi Gunadi Sadikin.

Komitmen ini tertuang dalam Nota Kesepahaman (MoU) yang ditandatangani oleh Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati dengan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Hammam Riza, Direktur Utama PT Superintending Company of Indonesia (Persero), Bachder Djohan Buddin serta Direktur Utama PT Surveyor Indonesia (Persero), Dian M. Noer.

Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut B. Panjaitan menegaskan bahwa penggunaan local content dapat membantu perekonomian nasional terutama di tengah Pandemi seperti sekarang. Ia pun mengapresiasi langkah Pertamina yang secara konsisten  meningkatkan penggunaan komponen lokalnya dalam proses bisnis perusahaan.

“Selamat kepada Dirut Pertamina yang telah konsisten dalam implementasi TKDN di proyek-proyeknya, dan akan meningkat ke depannya. Dengan cara inilah kita dapat membantu rakyat Indonesia keluar dari krisis yang terjadi saat ini,” katanya dalam sambutan.

Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati menjelaskan, Pertamina  menjalankan peran yang besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dengan memastikan implementasi TKDN pada setiap proyek dan proses bisnis di Pertamina Group.

Melalui kerjasama ini, Sucofindo dan Surveyor Indonesia akan melakukan pendampingan, perencanaan dan verifikasi capaian TKDN pada proyek-proyek infrastruktur dan pengembangan bisnis Pertamina Group.

“Sesuai dengan arahan pemerintah untuk terus mendorong TKDN, Pertamina juga berkomitmen untuk memastikan implementasi TKDN di seluruh proses usahanya. Dan hal ini berlaku di seluruh lini usaha mulai dari hulu hingga hilir. Mulai dari perencanaan hingga implementasi dan evaluasi. Inilah komitmen Pertamina untuk memajukan industri dalam negeri, semoga dapat menciptakan lapangan pekerjaan untuk lebih banyak masyarakat Indonesia dan mendorong perekonomi nasional,” ujar Nicke.

Selain memastikan capaian TKDN melalui pendampingan tersebut, Pertamina juga bekerjasama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) untuk pengkajian dan penerapan teknologi dan perekayasaan (penelitian, pengembangan dan rancang bangun). Pengkajian teknologi saat ini diperlukan Pertamina pada beberapa proyek di antaranya teknologi Biorefinery untuk transformasi teknologi kilang berbasis bahan baku fosil menjadi energi terbarukan, teknologi penyimpanan energi (energy storage), residu kilang, dan teknologi dimethyl ether (DME) untuk subtitusi bahan bakar LPG.

“Dengan dukungan pengkajian dan penerapan teknologi, Pertamina dapat lebih mudah mewujudkan transformasi perusahaan menuju industri proses dan energi,”imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama Kepala BPPT, Hammam Riza menyampaikan pihaknya siap bekerjasama dengan Pertamina untuk memastikan penggunaan local content dalam proyek-proyek Pertamina.

“Melalui kerjasama ini, BPPT bersama dengan Pertamina dapat membina industri lokal agar naik kelas dari biasanya hanya assembler menjadi industry yang memiliki brand name, dengan kemampuan hak cipta sendiri dan hilirasi produk sebagai penghela pertumbuhan ekonomi nasional,” ujarnya.

Direktur Utama PT Superintending Company of Indonesia (Persero), Bachder Djohan Buddin menyatakan kerjasama ini merupakan bentuk komitmen Sucofindo dalam meningkatkan daya saing produk lokal.

“Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh Kementerian Perindustrian dan Pertamina kepada Sucofindo untuk melakukan kegiatan verifikasi TKDN bagi mitra Pertamina. Kerjasama ini menunjukkan komitmen kita dalam meningkatkan daya saing serta mendorong pemakaian produk dalam negeri untuk pertumbuhan industri nasional.  PT Sucofindo sebagai salah satu BUMN yg ditunjuk oleh Pemerintah untuk melaksanakan pekerjaan verifikasi TKDN akan memberikan pelayanan terbaik dan berharap semoga komitmen dari mitra-mitra Pertamina untuk memaksimalkan penggunaan produk dalam negeri sesuai dengan ketentuan Pemerintah yang berlaku,” katanya.

Sementara pada kesempatan yang sama, Direktur Utama Surveyor Indonesia Dian M. Noer mengatakan pihaknya akan terus berkomitmen untuk mendorong perekonomian nasional.

”Surveyor Indonesia bersama Pertamina berkomitmen untuk menerapkan TKDN sesuai regulasi, sebagai upaya kolaboratif mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Harapan kami, kolaborasi ini dapat menggarisbawahi pentingnya pemanfaatan sumber daya nasional melalui TKDN untuk meningkatkan investasi dalam negeri. MoU ini merupakan perwujudan dari komitmen kami bersama sebagai Badan Usaha Milik Negara untuk terus menggerakan perekonomian dan industri nasional,” ujar Dian.

PT Sucofindo (Persero) sebagai perusahaan yang menyediakan jasa Pengujian, Inspeksi dan Sertifikasi, pada tahun ini meluncurkan beberapa layanan yang merupakan Inovasi. Beberapa inovasi jasa terbaru yang telah kami lakukan, yaitu : Jasa Konsultansi Green Building, Jasa SPARING untuk pengelolaan Limbah Industri, Jasa Pengujian Perangkat Elektronik dan Telekomunikasi, dan juga jasa sertifikasi ARISE dan audit Cleanliness, Health, Safety and Environment untuk kesiapan industri perhotelan dan pariwisata dalam memberikan pelayanan yang aman, terutama untuk cegah COVID-19.

Categories
TKDN

SUCOFINDO JALIN SINERGI DENGAN SKK MIGAS DALAM VERIFIKASI TKDN

SUCOFINDO JALIN SINERGI DENGAN SKK MIGAS DALAM VERIFIKASI TKDN

Jakarta (30/03) – PT SUCOFINDO (Persero) bersama dengan PT Surveyor Indonesia (Persero) telah melaksanakan sinergi dengan SKK Migas dalam rangka  Jasa Verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, melalui Penandatanganan Kerja Sama (PKS) yang dilakukan secara sirkular dalam upaya melaksanakan social distancing melawan COVID-19, yang dilakukan oleh Direktur Utama PT SUCOFINDO (Persero) Bachder Djohan Buddin di Graha Sucofindo (17/3) dan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Dwi Soetjipto di Kantor SKK Migas (30/3).

Dalam kerja sama ini peran SUCOFINDO membantu dalam kegiatan jasa Verifikasi TKDN agar tercipta standardisasi biaya, objek, dan tata waktu pekerjaan pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. “SUCOFINDO dalam hal ini memiliki kemampuan, pengetahuan, peralatan, dan keahlian layanan jasa pekerjaan Verifikasi TKDN dan dalam kerja sama ini merupakan bentuk dukungan atas pelaksanaan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 15 Tahun 2013 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi,” kata Bachder. Sebelumnya, PT SUCOFINDO (Persero) merupakan salah satu surveyor independen yang ditunjuk pemerintah sesuai Peraturan Menteri Perindustrian No. 57 tahun 2006 untuk melakukan verifikasi TKDN.

Bachder berharap melalui kerja sama ini juga dapat memenuhi kebutuhan SKK Migas akan database kemampuan industri penunjang hulu migas, pelaksanaan pre-assesment TKDN proyek, dan estimasi perhitungan nilai TKDN terhadap proyek usaha hulu migas. “SUCOFINDO sebagai Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di Bidang Pengujian, Inspeksi, Sertifikasi, Pelatihan, dan Konsultasi, siap mendukung kegiatan SKK Migas sesuai dengan kompetensi kami,” kata Bachder.

Selanjutnya, Kepala SKK Migas Dwi Soejipto menyatakan bahwa kerja sama verifikasi TKDN dengan PT SUCOFINDO (Persero) dan PT Surveyor Indonesia (Persero) mampu memberikan manfaat untuk melakukan monitoring Work Program & Budget (WP&B), validitas database, verifikasi penyusun nilai TKDN lebih akurat. “Manfaat lainnya adalah, adanya kemudahan dalam proses pengajuan tanda sah TKDN ke Ditjen Migas. Selain itu, bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang menggunakan skema gross split, verifikasi TKDN melalui lembaga independen SUCOFINDO dan Surveyor Indonesia dalam payung kerjasama dengan SKK Migas akan memberikan kemudahan untuk melakukan perhitungan koreksi split TKDN,” kata Dwi.

Dwi juga menambahkan kerja sama ini mampu meningkatkan akuntabilitas penghitungan TKDN dan mewujudkan database industri dalam negeri pendukung hulu migas secara nasional. “Keberadaan industri hulu migas telah menjadi penggerak perekonomian nasional, termasuk didalamnya mendukung penguatan kapasitas industri nasional,” kata Dwi.

Senada dengan Dwi, Bachder menyatakan bahwa melalui kerja sama ini dapat memberikan manfaat bagi ke dua belah pihak, sehingga mampu meningkatkan nilai tambah dalam bisnis. “Tak hanya itu, sinergi ini pun diharapkan menjadi sumber kontribusi untuk Negara,” ujar Bachder.

PT SUCOFINDO (Persero) selain mampu menangani verifikasi TKDN, juga memiliki Pengembangan Jasa Konsultansi di Industri 4.0 dan Verifikasi Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat bahan Kimia.

Categories
TKDN

Ini Bedanya Sertifikasi dan Pengujian yang Wajib Anda Ketahui

Ini Bedanya Sertifikasi dan Pengujian yang Wajib Anda Ketahui

Dalam bisnis jasa pemastian, seperti dilakukan oleh PT Sucofindo (Persero), konsumen maupun produsen sering mendengar istilah sertifikasi dan pengujian. Di sini pula sering terjadi salah pengertian dan pemahaman.

Dua istilah tersebut tidak hanya memiliki pengertian yang berbeda, tetapi juga memiliki konsekuensi atau dampak turunan yang berbeda bagi konsumen maupun produsen dan regulator/pemerintah.

Misalnya, jika produsen/perusahaan produk mainan anak ingin mendapatkan sertifikasi, produsen perlu menyiapkan berbagai hal seperti dokumen, proses produksi, dan lain-lain, tergantung jenis atau tipe sertifikasi yang akan diikuti. Proses ini berbeda jika perusahaan ingin melakukan uji produk.

Sebagai badan usaha milik negara (BUMN) yang bergerak di bidang jasa pemastian, jasa layanan Sucofindo meliputi layanan pengujian dan sertifikasi produk. Agar lebih jelas, mari kita ulas satu per satu perbedaannya di sini.

Sertifikasi

Sertifikasi bermakna adanya jaminan tertulis berupa sertifikat dari pihak ketiga yang independen, seperti dari PT Sucofindo (persero). Sertifikat ini menjelaskan bahwa suatu produk beserta proses produksinya telah memenuhi persyaratan standar tertentu.

Menurut Kepala Divisi Pemasaran dan Penjualan Korporat Sucofindo Herliana Dewi, layanan sertifikasi menuntut audit terhadap dokumen, audit proses kegiatan, serta terhadap produk atau hasil proses kegiatan.  Audit ini dilakukan untuk menjawab apakah produk dan proses produknya sudah memenuhi kualitas, paramater, atau standar tertentu.

Standar mutu produk yang umum digunakan adalah Standar Nasional Indonesia (SNI). Tetapi parameter ini berbeda-beda untuk setiap sertifikasi, tergantung tujuan dan produk yang akan disertifikasi.

Misalnya, sertifikasi untuk makanan organik: parameternya adalah apakah kualitas produk sesuai standar dan bahan makanan tidak mengandung pestisida. Adapun sertifikasi untuk produk farmasi dan obat-obatan, standarnya adalah kualitas manfaat dan keamanan dari produk tersebut.

Contoh layanan sertifikasi, yang juga menjadi bagian jasa yang disediakan oleh PT. Sucofindo (Persero) antara lain, adalah sertifikasi sistem manajemen, sertifikasi lingkungan atau ecolabel, sertifikasi anti penyuapan, sertifikasi rantai pasok, sertifikasi standar produk mainan, sertifikasi makanan organik, sertifikasi standar usaha, sertifikasi penyelenggara jasa perjalanan umrah, dan lainnya.

Selain itu, yang perlu diperhatikan, sertifikasi memiliki beberapa jenis lagi, dibedakan dari seberapa dalam audit yang dilakukan. Tipe yang paling sering digunakan adalah tipe 1 atau 5. Sertifikasi tipe 1 diperoleh hanya dengan pengujian sampel produk atau audit dokumen saja, tanpa audit pabrik dan proses produksi.

"Contoh lain, produk dairy.  Jika susu dan bahan pembuat lainnya seluruhnya telah memiliki label halal atau jelas kehalalannya, maka audit terhadap produk atau proses produksi tidak diperlukan," kata Herliana.

Adapun sertifikasi tipe 5 atau yang tertinggi, meliputi audit terhadap produk sekaligus proses produksi dan sistem manajemen. Masa berlaku sertifikat tersebut biasanya 3 atau 4 tahun dengan surveillance atau pengawasan terhadap parameter tertentu setiap tahun.

Pengujian

Sedangkan pengujian adalah proses pemastian kualitas produk terhadap suatu persyaratan standar tertentu. Jadi pengujian biasanya merupakan salah satu langkah untuk memperoleh sertifikasi. Proses pengujian dilakukan dengan mengambil sampel dari produk yang akan diuji.

Pengujian umumnya dilakukan terhadap suatu parameter tertentu sesuai dengan permintaan konsumen maupun mengikuti masa berlaku suatu sertifikat.

Misalnya, sertifikasi untuk menentukan apakah suatu produk masuk kategori halal. Sebelumnya, harus dilakukan pengujian terhadap produk makanan atau minuman tersebut, apakah benar-benar tidak mengandung bahan yang diharamkan.

Dalam proses pengujian ini tentu dibutuhkan kemampuan untuk mendeteksi kandungan satu jenis ingredient tertentu di dalam produk makanan/minuman.

Di dalam proses pengujian, kemampuan teknologi dan kecakapan pemeriksa kandungan makanan/minuman memainkan peranan penting. PT Sucofindo (Persero) termasuk salah satu penyedia jasa pengujian yang memiliki dua kemampuan penting tersebut.

Menurut Herliana, Sucofindo sudah memiliki laboratorium berteknologi canggih. Seperti laboratorium halal yang bisa mendeteksi DNA babi, laboratorium migas untuk melakukan pengujian kualitas oli dan bensin, laboratorium mineral dan batubara yang bisa menentukan kadar dan kalori mineral yang diuji, dan seterusnya. Laboratorium Sucofindo tersebut tersebar di berbagai daerah di Indonesia.

Layanan pengujian terbaru dari PT Sucofindo (Persero) adalah Laboratorium Uji Radio Frekuensi (RF) Perangkat Telekomunikasi. Laboratorium yang diresmikan akhir tahun 2018 lalu ini dapat menguji perangkat telekomunikasi, yakni produk handphone, komputer genggam, dan tablet (HKT), yang akan beredar di Indonesia. Layanan ini berupa pengujian perangkat telekomunikasi yang terhubung dengan wireless local area network (WLAN), bluetooth, dan jaringan 4G long-term evolution (LTE).

Jadi sudah jelas ya perbedaan sertifikasi dan pengujian? Segera berkonsultasi dengan Sucofindo melalui customer.service@sucofindo.co.id atau melalui telpon 021 -7983666 untuk mendapatkan layanan sertifikasi maupun pengujian yang dibutuhkan perusahaan Anda.

Categories
TKDN

Verifikasi Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)

Verifikasi Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)

Perusahaan di Indonesia umumnya masih perlu mengimpor barang yang dibutuhkan pabrik di Indonesia guna mendukung proses produksi. namun demikian Pemerintah juga berupaya mendorong peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Dalam proses impor inilah pemerintah menetapkan peraturan tentang tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) yang harus diikuti oleh importir.

Perusahaan akan mendapatkan sertifikat TKDN yang dikeluarkan oleh lembaga yang ditunjuk, setelah melakukan inspeksi dan pengujian dari perusahaan inspeksi independen Sucofindo.

Sebagai perusahaan milik negara yang bergerak di bidang inspeksi dan pengujian, Sucofindo selama ini melayani pengujian dan sertifikasi TKDN untuk pemerintah maupun industri. Dalam hal keperluan sertifikasi TKDN, Kementerian Perindustrian telah menunjuk beberapa lembaga surveyor yang akan menilai dan memverifikasi, salah satunya adalah PT Sucofindo.
Dengan importir telah memiliki sertifikat TKDN, pemerintah akan memberikan izin impor untuk mendukung proses produksi pabrik di Indonesia.

Dengan adanya ketentuan tentang TKDN, pemerintah ingin tetap memberikan keseimbangan pada perusahaan untuk berproduksi di Indonesia. Produksi perusahaan tetap dapat berlangsung, namun harus memberikan porsi secara proporsional terhadap hasil-hasil produksi dalam negeri. Agar para produsen di Indonesia ikut berkembang.
TKDN adalah besaran kandungan yang berasal dari dalam negeri, yakni Indonesia, pada barang, jasa serta gabungan barang dan jasa. Ketentuan tentang TKDN bersifat wajib untuk sejumlah kegiatan produksi sehingga setiap perusahaan, terutama perusahaan berskala nasional dan internasional harus mengikutinya.

Sejumlah aturan telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatur pemberlakuan TKDN di Indonesia. Yakni, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri, Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, dan beberapa aturan turunan setingkat peraturan menteri, sesuai bidang masing-masing kementerian dan lembaga.

Di dalam PP Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perberdayaan Industri, pemerintah mewajibkan penggunaan komponen dan produk dalam negeri pada lembaga pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) hingga lembaga pemerintah yang menggunakan dana hibah.

Dalam pasal 61 PP Nomor 29 Tahun 2018 disebutkan, “Dalam pengadaan barang dan jasa, wajib menggunakan Produk Dalam Negeri apabila terdapat Produk Dalam Negeri yang memiliki penjumlahan nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan minimal 4O% (empat puluh persen)”. Selain itu disebutkan pula, “Produk Dalam Negeri yang wajib digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki nilai TKDN paling sedikit 25% (dua puluh lima persen)”.

Dalam mengukur TKDN suatu barang, misalnya, Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (Tim Nasional) telah menetapkan cara pengukuran berdasarkan faktor produksi. Seperti bahan/material langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya tidak langsung pabrik. Sementara TKDN jasa dihitung berdasarkan tenaga kerja, alat kerja/fasilitas, dan jasa umum.

Untuk memastikan industri mematuhi regulasi tersebut, pemerintah melakukan verifikasi dengan cara menghitung nilai TKDN barang/jasa serta bobot manfaat perusahaan. Proses verifikasi meliputi proses produksi, mesin yang digunakan, tenaga kerja baik langsung maupun tidak langsung, biaya tidak langsung pabrik seperti penggunaan listrik, gas, telepon dan lain-lain.

Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, hingga saat ini sudah diterbitkan sertifikat TKDN terhadap proses produksi 19 kelompok barang, beberapa diantaranya adalah:

1. Bahan Penunjang Pertanian
2. Mesin dan Peralatan Pertanian
3. Mesin dan Peralatan Pertambangan
4. Mesin dan Peralatan Migas
5. Alat Berat, Konstrukti dan Material Handling
6. Mesin dan Peralatan Pabrik
7. Bahan Bangunan/Konstruksi
8. Logam dan Barang Logam Bahan Kimia dan barang Kimia
9. Peralatan Elektronika
10. Peralatan Kelistrikan
11. Peralatan telekomunikasi
12. Alat Transport
13. Bahan dan Peralatan Kesehatan
14. Pakaian dan Perlengkapan Kerja
15. Peralatan Olahraga dan Pendidikan
16. Sarana Pertahanan
17. Barang Lainnya
18. Maritim

Perusahan Anda yang ingin mendapatkan sertifikat penggunaan TKDN, Anda mengajukan pendaftaran kepada Lembaga yang telah ditunjuk oleh pemerintah untuk melakukan verifikasi. Salah satunya adalah PT Sucofindo (Persero).
Beberapa persyaratan dokumen harus dipenuhi oleh pengguna layanan TKDN dari Sucofindo, diantaranya adalah akta pendirian perusahaan, tanda daftar perusahaan, laporan hasil produksi satu tahun terakhir, dan beberapa syarat lainnya.

Jadi perusahaan dalam negeri yang ingin memverifikasi tingkat TKDN, dapat menghubungi Sucofindo melalui email (customer.service@sucofindo.co.id), telepon (+62-21-7983666) atau layanan chat di website Sucofindo.